Rencana Perubahan APBD Sumbar 2017 Belum Sepenuhnya Mengakomodir KUPA-PPAS

Politik  RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 10:16:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

Rencana Perubahan APBD Sumbar 2017 Belum Sepenuhnya Mengakomodir KUPA-PPAS

Foto: RMOL Sumbar

RMOL. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna terkait Rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, di Gedung DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Ulak Karang, Kota Padang, Selasa (12/9).

DPRD Sumbar menilai bahwasnnya penyusunan rencana anggaran masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. RAPBD 2017 belum sepenuhnya menampung data-data yang sudah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS).

Menurut Hendra Irwan Rahim, fraksi-fraksi memberikan catatan strategis dalam pembahasan perubahan APBD adalah dalam rangka menyamakan persepsi untuk tujuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah untuk kepentingan masyarakat.

"Sebagai review beberapa catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi, dalam penyusunan rencana anggaran masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi terkait nota pengantar Ranperda perubahan APBD tahun 2017. " Ujara Hendra.

Ketua DPRD Pemprov Sumbar juga mengatakan, penyusunan rencana anggaran yang belum terlaksana dengan baik tersebut, dapat dilihat dari data-data yang terdapat di dalam KUPA PPAS ada yang belum dimasukkan dalam Ranperda APBD Perubahan.

"Selain penyusunan rencana yang dinilai belum dilaksanakan dengan baik, dia juga menyebutkan bahwa program prioritas dan porsi alokasi anggaran masih belum sejalan. Hal tersebut dapat dilihat dari porsi alokasi anggaran untuk sektor pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata belum memadai. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pembangunan daerah," paparnya.

Target pendapatan asli daerah (PAD), berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD juga masih bisa ditingkatkan. Hal itu didasari potensi dan peluang peningkatan masih terbuka, yang perlu didalami kembali pada saat pembahasan nanti.

Selain itu, tambahan penyertaan modal yang disediakan pada Ranperda perubahan APBD tahun 2017 juga perlu didalami kembali. Kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan deviden harus menjadi perhatian sebelum tambahan penyertaan modal dialokasikan.

Hal lain yang juga dirasakan mendasar kata Hendra Irwan Rahim, adalah mengenai potensi penerimaan dari aset daerah. Fraksi-fraksi di DPRD melihat potensi aset daerah sangat besar namun pemerintah belum memaksimalkan potensi tersebut.

"Harus dilakukan revitalisasi terhadap aset daerah agar memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah," pungkasnya.

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada Jumat (8/9) lalu. APBD Provinsi Sumatera Barat dalam Ranperda tersebut direncanakan sebesar Rp 6,3 triliun dengan komposisi pendapatan daerah Rp 6,005 triliun dan belanja daerah Rp6,229 triliun. [mat]

Komentar Pembaca
Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Menteri PUPR Bersihkan Danau Rawa Pening

Menteri PUPR Bersihkan Danau Rawa Pening

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Bintang Persahabatan

Bintang Persahabatan

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 14:40:00