Fasilitas Perguruan Tinggi Memprihatinkan

Pendidikan  RABU, 04 OKTOBER 2017 , 19:07:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

Fasilitas Perguruan Tinggi Memprihatinkan

Sutan Adil Hendra/Net

RMOL. Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Panja SN Dikti) melakukan pertemuan dengan rektor dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Pontianak, Kalbar.

Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra itu juga dihadiri Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis) dan Kepala Dinas Pendidikan. Acara menjaring masukan ini telah dilaksanakan pada, Jumat (29/9) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Sutan mendapat masukan bahwa adanya perbedaan terhadap penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kelompok dosen yang kampusnya berakreditasi C. Semisal di Politeknik Negeri Sambas.

Kampus yang berada di daerah perbatasan Indonesia Malaysia ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah mahasiswa kampus tersebut mencapai 1.100 orang sedangkan dosen yang berstatus PNS hanya 22 orang.

Selain itu, lokasi ke arah kampus juga masih belum diaspal. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kampus di negeri tetangga yang berada tak jauh dari perbatasan Malaysia-Indonesia.

"Bagaimana kita mau bersaing jika SDM nya saja tidak sesuai dengan yang kita inginkan," kata Sutan seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/10).

Atas sejumlah temuan tersebut, pihaknya meminta agar Kepala Kopertis segera membuat surat untuk Kemenristekdikti yang meminta penjelasan mengapa para dosen tidak bisa masuk dalam sistem penerimaaan PNS. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil Menristek Dikti, Muhammad Nasir untuk dimintai penjelasannya.

"Temuan temuan ini akan kami bawa dan akan kami rapatkan dengan Kemenristekdikti, karena kondisi yang terjadi baik rasio mahasiswa, rasio dosen dan rasio sarana dan prasarana sangat memprihatinkan, padahal semua ini sangat menunjang Standar Nasional Pendidikan Tinggi," ujar Sultan.

Lebih lanjut, politisi partai Gerindra itu menjelaskan, dalam UU telah dijelaskan bahwa daerah perbatasan menjadi skala prioritas. Untuk itu jugalah harus ada langkah strategis, cepat dan tepat sasaran yang dilakukan oleh Kemenristekdikti.

Terlebih pendidikan merupakan ikon bagi bangsa yang bermartabat jadi anggarannya harus ditambah, pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada pendidikan karena ini merupakan kunci kemajuan bangsa.

"Kalau tidak, kita akan tetap dijadikan jongos karena SDM kita yang rendah." [pet]


Komentar Pembaca
Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 15:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00