Komisi I DPR Kecam Keputusan Iklan Politik Bisa Tayang Di Luar Masa Kampanye

Politik  KAMIS, 05 OKTOBER 2017 , 10:55:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

Komisi I DPR Kecam Keputusan Iklan Politik Bisa Tayang Di Luar Masa Kampanye

Meutya Hafid/Net

RMOL. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid menyesalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan pihak penggugat Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 225/K/KPI/31.2/04/2017 mengenai larangan menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Saya menyesalkan keputusan PTUN Jakarta Utara yang memenangkan penggugat sehingga iklan politik bisa tayang lagi di luar masa kampanye. Hal ini memberikan preseden buruk bagi penegakan aturan P3SPS yang dibuat oleh KPI,” kata Meutya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (4/10).

Mantan wartawan ini menilai jika amar putusan PTUN Jakarta Utara yang intinya KPI seharusnya mengeluarkan surat edaran lintas sektor (KPI, KPU dan Bawaslu) sangat janggal jika ditinjau dari tugas dan fungsi KPI.

Menurut Meutya tak mungkin KPI yang mempunyai wewenang mengawasi televisi, harus berkoordinasi dengan lembaga negara lain sebelum membuat keputusan. KPU kata Meutya tidak bisa menindak lembaga penyiaran, sementara KPI bisa menindak isi siaran yang dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Iklan politik semisal mars politik yang beredar masif diulang-ulang pagi siang malam, diluar masa kampanye, beberapa waktu lalu jelas merupakan bentuk pelanggaran dari lembaga penyiaran. Pada prinsipnya, iklan politik maupun iklan komersial di televisi harus menguntungkan publik, atau dalam hal ini negara yang mendapat manfaat dari frekuensi yang disewakan kepada lembaga penyiaran,” tegas Ketua Bidang Luar Negeri Partai Golkar itu.

Sebelumnya PTUN Jakarta Utara (4/10) memutuskan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan telah mengeluarkan penetapan yang isinya Tergugat (KPI) diperintahkan untuk menunda surat edaran sampai berkekuatan hukum tetap. Amar putusan pada intinya eksepsi ditolak seluruhnya, Surat Edaran KPI tidak sah, Tergugat mencabut Surat Edaran, dan menyatakan penundaan diterima. Rekomendasi tindak lanjut atas putusan tersebut adalah KPI harus mengeluarkan surat edaran kembali kepada lembaga penyiaran yang isinya menunda pelaksanaan objek sengketa (Surat Edaran Iklan Politik) sampai dicapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap. [pet]

Komentar Pembaca
PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00