Djan Faridz Harus Cermat Baca Putusan PK dan UU Pemilu

Politik  RABU, 11 OKTOBER 2017 , 08:58:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

Djan Faridz Harus Cermat Baca Putusan PK dan UU Pemilu

Arsul Sani/Net

RMOL. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani angkat bicara soal kedatangan Djan Faridz Cs ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), kemarin.

Arsul yakin sekalipun KPU menerima mereka, itu hanya sebatas menghormati rakyat yang ingin bertamu. Bukan karena KPU mengakui PPP kubu Djan Faridz.

"KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-an, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/10).

Siapapun yang menggunakan parameter UU, lanjut Arsul, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim Djan Faridz dan segelintir pengikutnya senagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya. Kesimpulan seperti ini menurutnya akan sampai karena setidaknya 4 (empat) hal.

Pertama, menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, satu-satunya legitimasi kelompok Djan Faridz selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017.

"Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi," imbuhnya.

Kedua, selama ini Djan Faridz merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Hal ini kata dia merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information). Kalau pada dasarnya tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan Djan Faridz adalah yag sah.

Bahkan, tambahnya, ketika akan dilaksanakan Muktamar Pondok Gede tahun 2016 yang lalu, MP PPP menyampaikan pendapat hukum kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM bahwa solusi penyelesaian kepengurusan PPP demgan Muktamar ulang yang diikuti oleh semua pihak. Karena itulah kemudian diselenggarakan Muktamar di Pondok Gede yang dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dihadiri oleh para pejabat lembaga negara maupun menteri terkait.

"Penggunaan opini ahli hukum untuk membangun opini publik justru mengorbankan reputasi dan integritas keilmuan mereka, oleh karena para ahli hukum ini hanya diberi informasi dan bahan yg sepotong-sepotong saja. Misalnya, pendapat MP PPP sendiri yang terakhir sebelum Muktamar Pondok Gede malah tidak pernah diinfokan kepada para ahli hukum mereka," sesal anggota komisi hukum Senayan ini.

Ketiga, lanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN Djan Faridz atas SK Menkumham terkait dengan kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016.

"Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada," jelasnya.

Keempat, Arsul menegaskan bahwa apa yang digembar-gemborkan oleh Djan Faridz bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Sebab Arsul menilai Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN tersebut dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diperintahkan dalam Putusan tersebut. Dan mengembalikan SK Kepengurusan PPP kepada kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan Romahurmuziy lah yang kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016.

"Pertanyaannya mengapa kok bukan menerbitkan SK bagi kepengurusan DF? Maka jawabannya, adalah karena: satu, Putusan kasasi MA-nya tidak memerintahkan demikian, kedua permohonan pengesahan kepengurusan DF tidak memenuhi syarat administratif, antara lain karena akta notaris yang DF mohonkan sudah dirubah oleh DF sendiri," urainya.

"Oleh karena itu sudah saatnya DF membaca kembali secara cermat aturan perundang2an yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP. Setelah itu, perlu introspeksi untuk berhenti terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah," demikian Arsul. [pet]

Komentar Pembaca
Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

Titiek Soeharto Berpeluang Pimpin Golkar

RABU, 13 DESEMBER 2017 , 15:00:00

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

Lawatan Rizal Ramli Di Maluku Utara

SABTU, 02 DESEMBER 2017 , 17:00:00

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

Aneh! Rakyat Menjerit, Elektabilitas Melejit

JUM'AT, 01 DESEMBER 2017 , 15:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00