Ada Apa Dengan Ripparda ?

Tokoh  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 19:30:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

Ada Apa Dengan Ripparda ?

Net

SUDAH menjadi rahasia umum di Republik tercinta ini, bahwa bagi daerah manapun (baca : Provinsi, Kabupaten/Kota) yang telah (akan) mendeklarasikan daerahnya sebagai destinasi (tujuan) pariwisata, maka sangat penting untuk terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan fundamental berikut ini ; a. Apakah daerah tersebut telah menetapkan visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan (pengembangan) kepariwisataannya?, dan b. Apakah daerah dimaksud juga telah menentukan arah pembangunan (pengembangan) kepariwisataannya?.

Disamping itu, bagi daerah terkait juga sangat urgen untuk memastikan bahwa perencanaan fundamental berkenaan dengan  arah pembangunan kepariwisataannya telah memuat rumusan strategis mengenai destinasi, promosi, industri dan kelembagaan kepariwisataan yang dikehendaki.

Sebagaimana kita ketahui dan pahami bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pilihan tersebut diyakini sangat erat kaitannya dengan prospek dan potensi dasar, baik secara internal maupun eksternal yang dimiliki oleh sebuah entitas pemerintahan daerah yang berpeluang untuk dikembangkan dan diberdayakan secara lebih profesional dan massif dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berangkat dari situasi dan kondisi nyata di atas, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa regulasi mendasar terkait urusan  pariwisata, seperti ; Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan Peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Olek karena itu, sebagai konsekuensi logis sekaligus derivasi (turunan) langsung atas eksistensi ketiga regulasi diatas, maka kepada setiap daerah yang telah (akan) memproklamirkan dirinya sebagai destinasi pariwisata, mesti terlebih dahulu mempersiapkan (menyusun) rancangan perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang memiliki durasi selama 15 (lima belas) tahun semenjak rancangan perda tersebut ditetapkan (disetujui) bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Eksistensi dan esensi RIPPARDA inilah yang secara substansial akan mampu menjawab beberapa pertanyaan mendasar sebagaimana diungkapkan pada awal tulisan ini, yaitu ; visi, misi, sasaran, tujuan, arah pembangunan, destinasi, promosi, industri dan kelembagaan kepariwisataan di daerah serta beberapa hal terkait landasan pembangunan kepariwisataan serta prosesi penyusunan RIPPARDA.

Pada akhir tulisan ini, penulis mengajak (mengingatkan) pemerintah daerah dan DPRD setempat  agar secara bersama-sama menetapkan (menempatkan) rancangan perda RIPPARDA dalam Program pembentukan perda (Propemperda) tahun 2018. Karena kita sangat meyakini bahwa, Propemperda dimaksud nantinya merupakan "pintu gerbang" prioritas untuk keberlangsungan sekaligus kelanjutan pembahasan rancangan perda RIPPARDA oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat.***

Ibnu Asis
Penulis Adalah Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Bukittinggi


Komentar Pembaca
PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00