LBH: Gubernur Sumbar Bisa Terancam Pidana dan Sanksi Pemberhentian

Hukum  KAMIS, 26 OKTOBER 2017 , 21:35:00 WIB | LAPORAN: PETRI SIKUMBANG

LBH: Gubernur Sumbar Bisa Terancam Pidana dan Sanksi Pemberhentian

Ilustrasi/Net

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menilai Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno tidak mengidahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang terkait pencabutan 26 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non CNC yang bermasalah.

Dalam putusan PTUN Padang tersebut Gubernur Sumbar memiliki waktu 5 hari kerja hingga Jumat (27/10) untuk menerbitkan Surat Keputusan pencabutan terhadap 26 IUP Non CNC yang masih aktif dan belum habis masa berlaku.

"Sesuai dengan putusan hakim Gubernur diberi waktu 5 hari, namun sampai saat ini Gubernur Irwan Prayito belum juga mencabut SK 26 IUP non CnC tersebut," kata Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, Kamis (26/10).

Selain itu, LBH Padang berharap Gubernur segera menjalankan putusan pengadilan karna merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara jelas menegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 hari sejak putusan pengadilan ditetapkan.

"Dalam aturan tersebut sangat jelas ketentuannya, namun pihak Gubernur Sumbar melalui Biro Hukum Pemprov menyebutkan sampai saat ini belum menerima salinan putusan dari PTUN Padang tersebut," ujar Era Purnama Sari.

Untuk itu, LBH Padang siap melakukan langkah hukum untuk mendesak Gubernur Irwan Prayitno agar menjalankan putusan baik administrasi maupun pidana jika hingga batas waktu yang ditentukan Gubernur tidak menindaklanjuti perintah pengadilan.

"Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 2 dan pasal 81 ayat 2 UU 31 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur dapat dikenai sanksi sedang berupa pembayaran uang ganti rugi, atau pemberhentian sementara dengan atau tanpa memperoleh hak-hak jabatan," jelas Era Purnama Sari.

"Tindakan Gubernur yang tidak patuh terhadap perintah pengadilan dapat diancam dengan Pidana Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkasnya. [pet]

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00