Soal Izin Transmart, LBH Sumbar Gugat Walikota Padang.

Hukum  SELASA, 02 JANUARI 2018 , 17:43:00 WIB

Soal Izin Transmart, LBH Sumbar Gugat Walikota Padang.
RMOL. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukim Sumatera Barat (LBH Sumbar) Zentoni menggugat Pemerintah Kota (Pemko) Padang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang terkait izin pendirian pusat perbelanjaan, Trans Mart di jalan Khatib Sulaiman.

Menurut Zentoni ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemko Padang terkait dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 554 tahun 2015 terkait dengan izin lengkungan rencana pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti tersebut.

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya Pasal 40 ayat 3,"terang Zentoni dalam keterangan persnya yang dikirim kepada RMOL Sumbar, Selasa siang (02/02).

"Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2006 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan khususnya Pasal 4 ayat 3,"tambah dia

LBH Sumbar telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada siang tadi. Gugatannya teregistrasi dengan nomor perkara 1/G/2018/PTUN.PDG. Hal tersebut dibenarkan oleh Zentoni.

"Tadi siang sekitar pukul 11.00 WIB LBH Sumbar telah mendaftarkan gugatan terhadap Walikota Padang terkait dengan pemberian izin lingkungan kepada Transmart,"kata Zentoni melalui pesan WhatsApp.

Pemko Padang melalui penasehat hukumnya, Zulhesni membantah hal tersebut. Katanya, pembangunan Trans Mart tidak melanggar Perda RTRW Kota Padang. Zulhesni merujuk pada Pasal 69 ayat (2) Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012.

Perda yang dimaksud memuat tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 menyatakan: Kawasan perdagangan dikembangkan di  kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur”.

"Wilayah sekitar Jl. Khatib Sulaiman merupakan Wilayah Padang Utara. Dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) untuk kawasan perdagangan dibolehkan di Jl. Khatib Sulaiman,” ujar Zulhesni Selasa, (02/01).

"Merujuk pada Pasal 69 ayat (2) dan (3) serta Pasal 70 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, maka pembangunan Transmart tidak melanggar Perda No 4 Tahun 2010,” tegas Zulhesni seperti yang dikutip dilaman Jurnal Sumbar.

Menanggapi bantahan dari penasehat hukum Pemko Padang itu, Zentoni hanya berkomentar pendek.

 "Kita uji saja di pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan,"katanya singkat. (Jef)



Komentar Pembaca
Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

KAMIS, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

Jembatan Widang Di Tuban Ambruk

SELASA, 17 APRIL 2018 , 13:00:00

Jokowi Tak Dikenal Rakyatnya

Jokowi Tak Dikenal Rakyatnya

SENIN, 16 APRIL 2018 , 15:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00