Pasca Demo Sekda, Bupati Pasbar Hearing dengan Anggota DPRD

Daerah  MINGGU, 13 MEI 2018 , 23:28:00 WIB

Pasca Demo Sekda, Bupati Pasbar Hearing dengan Anggota DPRD
RMOL. Tuntutan masyarakat Pasaman Barat (Pasbar) pasca demontransi 30 April yang lalu untuk  melengserkan jabatan Sekda Pasbar dan sejumlah kepala  Organisasi Parangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pasbar,sudah menemukan titik terangnya.

Buktinya, seluruh Fraksi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasbar melakukan hearing tertutup dengan Bupati Pasbar Drs H Syahiran MM dan Wakil Bupati Pasbar H Yulianto SH MM,di Gedung DPRD setempat, Jumat (11/5) kemaren.

Ketua DPRD Pasbar H Daliyus K S,SI menyebutkan, kedatangan Bupati dan wakil Bupati Pasbar hanya silturahmi dengan seluruh fraksi DPRD dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pasbar.Sekaligus membahas tuntutan masyrakat Pasbar.

"Kedepannya hubungan antara legislatif  dan eksekutif lebih erat dan harmonis,"pinta Daliyus.

Wakil ketua DPRD Pasbar Fektris Oktrihardi SE menyebutkan, rapat dengan Bupati dan Wakil Bupati itu dalam rangka menyikapi kinerja sejumlah OPD  dan menyikapi tuntutan masyarakat Pasbar.  Namun Bupati berjanji akan menyelesaikan tuntutan masyarakat Pasbar sebelum lebaran.

Mudah-mudahan sejumlah tuntutan masyarakat Pasbar dapat terealisasi secepatnya,tentu semuanya tidak terlepas dari peran Bupati dan wakil Bupati dalam menyelesaikan tuntutan ini, ujar Politisi PPP.

Misnardi SH dari Fraksi Demokrat usia hearing mengatakan, agenda rapat yang dibahas antara Bupati,Wakil bupati Pasbar dengan seluruh fraksi terkait tindak lanjut tutuntan  aksi demontarsi masyarakat Pasbar tanggal 30 April yang lalu salah satunya melengserkan jabatan Sekda yang diduga monopoli kebijakan.

Salah satu monopoli kebijakan Sekda yaitu masalah pembangunan fisik di Pasbar.Dimana tahun ini sejumlah pembangunan fisik yang sifatnya Penunjukan langsung (PL)di sejumlah OPD  ditenderkan melalui ULP,termasuk  pokok pokok pikiran Anggota DPRD Pasbar (pokir)  dalam bentuk pembangunan fisik juga ditenderkan, ujar Politisi muda Demokarat tersebut.

Dengan adanya kebijakan itu tentu telah melangar Kepres No158 tahun 2013.Namun demikian kami juga minta ketegasan Bupati dan wakil Bupati atas tuntutan masyarakat Pasbar berdasarkan peraturan dan aturan main dalam kepegawaian.

Farizal Hafni dari Fraksi Gerindra,semua tuntutan masyarakat Pasbar harus diselesaikan secepatnya oleh Bupati dan Wakil Bupati,tentu sesuaian aturan amain yang berlaku di negara ini.Namun kami dari Fraksi Gerindra akan terus mengawasi jalannya roda Pemerintahan.

Selasa depan kami empat orang Anggota DPRP Pasbar ditambah dari Pemkab Pasbar yakni BKPSDM dan Asisten I ke ASN Pusat untuk mempelajari dan menanyakan tentang aturan untuk memberhentikan jabatan eselon II di Lingkungan Pemkab Pasbar, tegasnya.(ron/jef)



Komentar Pembaca
PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00