Dana Desa Akan Dikawal Sangat Ketat.

Nusantara  SABTU, 11 AGUSTUS 2018 , 10:18:00 WIB

Dana Desa Akan Dikawal Sangat Ketat.
RMOL. Kenaikan anggaran Dana Desa menjadi Rp 73 triliun pada tahun 2019 nanti menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dengan dukungan penuh dari Kajaksaan Agung, Kemendes PDTT optimistis penyaluran Dana Desa mampu tepat sasaran serta minim penyimpangan.

Selain mengoptimalkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) milik kejaksaan, Kemendes PDTT gencar menggelar sosialisasi prioritas penggunaan dana desa sesuai peraturan Menteri Desa PDTT no. 19 tahun 2017.

 Pemberian sosialisasi prioritas itu penting terlebih bagi desa-desa yang membutuhkan bantuan. Selain lebih mudah pengawasanya, penggunaan dana sesuai prioritas cenderung mampu mengurangi penyimpangan,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat membuka acara sosialisasi penggunaan dana desa, di Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu.

Pada kesempatan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana Kemendes Undang Mugopal mengagakan sosialisasi yang dilaksanakan ini bertujuan agar pola penanganan pengawalan dan pendampingan kejaksaan di berbagai daerah sama. Ini sesuai MOU Kemendes dengan Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Undang Mugopal menjelaskan, sejauh ini kerja sama antara Kemendes dan Kejaksaan sudah berlangsung dengan baik. Tim TP4 Daerah juga telah melakukan perannya memberi pengawalan pendampingan hingga desa di kawasan pelosok.

Ia menambahkan, meski ditemukan penyimpangan dalam penyerapan dana desa, pihaknya mengklaim jumlah penyimpangan secara nasional kurang dari satu persen dari keseluruhan dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Dari 74 ribu sekian dana desa yang tersalurkan, jumlah penyimpangan sudah kurang dari 1 persen. Tapi tetap kami perketat pengawasan dan pendampingannya,” ungkapnya.

Senada dengan Undang Mugopal, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Ranu Mihardja juga mengaku pengawalan dan pendampingan kejaksaan untuk dana desa terus diperketat.

Selain memberikan sosialisasi bersama Kemendes PDTT pihaknya juga terus melakukan koordinasi internal kejaksaan guna melakukan pengawalan pendampingan dana desa.

Itu semua untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Dalam pengelolaannya kepala desa juga harus terbuka dan transparan,” katanya.(jef)


Komentar Pembaca
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00