Partisipasi Masyarakat Lebih Tepat Menyelesaikan Masalah Caleg Koruptor

Tokoh  KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 21:12:00 WIB

Partisipasi Masyarakat Lebih Tepat Menyelesaikan Masalah Caleg Koruptor

Andrian Habibi/Net

AKIBAT perdebatan yang tidak ada hentinya terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggara Pemilu -khususnya Komisi Pemilihan Umum- masih kurang maksimal dalam memenuhi amanah Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut (Pasal 448 ayat 2 UU Pemilu), jelas bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipatif masyarakat. Sehingga, peran aktif masyarakat menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena, dengan partisipasi masyarakatlah persoalan subtansi menolak calon legislatif mantan narapidana terlaksana. UU Pemilu memuat pembagian partisipatif masyarakat dalam empat bentuk. Sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jejak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Dengan demikian, KPU harus segera menyusun langkah teknis yang bisa menjadi solusi untuk memenuhi harapan pemilu berintegritas, bersih, jujur dan adil. Kenapa? dengan pemilih yang memahami pemilu dan politik. Maka, pemilih akan bisa menyeleksi para calon wakil rakyat dan senator yang mendukung subtansi caleg berintegritas. Setidaknya, masyakarat akan mampu memilih dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR dan DPRD, juga calon anggota DPD di antara banyak pilihan calon.

Akan tetapi, bentuk partisipasi masyarakat tidak boleh berpihak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Karena, semua informasi harus berlaku umum dan normatif. Biarkan pemilih yang menentukan sendiri dengan kesadarannya sendiri. Lalu, partisipasi masyarakat juga diharapkan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, penjelasan 'tidak mengganggu peyelenggaraan pemilu' perlu di perjelas. Jangan sampai kritik dan saran terkurung oleh teknis yang tidak dipahami masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 448 ayat (3) juga memuat bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik secara luas. Sehingga, masyarakat turut serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Demi mencapai tujuan dan target itu, masyarakat harus mematuhi ketentuan teknis partisipasi masyarakat oleh KPU (Pasal 449 UU Pemilu).

Kerjasama TSM

Demi membantu kerja-kerja mengaktifkan masyarakat, khususnya pemilih. Ada baiknya KPU bekerjasama dengan organisasi yang mimiliki struktur bertingkat dari pusat sampai ke daerah. Salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Dengan kemitraan berjenjang, KPU RI mendidik Pengurus organisasi tingkat pusat, KPU Provinsi bekerjasama dengan pengurus tingkat wilayah. Lalu, KPU Kabupaten/Kota bermitra dengan pengurus tingkat daerah/cabang. Bentuk kemitraan ini bisa juga melanjutkan program Relawan Demokrasi pada pemilu 2014 yang lalu.

Demi meningkatkan semangat partisipatif. KPU harus memberikan stimulus melalui media sosial. Hal ini penting mengingat keaktifan pengguna media sosial di Indonesia. Seperti penggunaan tagar di twitter, foto di instagram, dan live di facebook. Tiga media sosial saja bisa menumbuhkan gerak jari di layar telpon pintar pada program KPU. Jadi, saat sosialisasi bertingkat yang terstruktur dilaksanakan secara massif dan pada waktu yang sama. Dengan program live streaming di media sosial. Maka, potensi perluasan pendidikan pemilu meluas dan menjangkau banyak orang. Inilah pendidikan pemilu dan politik yang terstruktur, sistematis dan massif kepada pemilih.

Di lain sisi, pemuda yang masih memiliki beban sebagai agen perubahan dan kontrol sosial pun kembali aktif. Apalagi semangat sportifitas dan kerja keras akibat demam Asian Games diarahkan ke pemuda yang partisipatif. Sehingga, pemuda secara sadar mensosialisasikan pemilu dan mendidik masyarakat cerdas berpolitik. Apabila KPU dan pemuda bersatu. Jangankan menolak caleg mantan koruptor. Menyeleksi calon yang terlihat bolos saat sidang, atau caleg yang dinilai tidak mampu menjalankan program selama lima tahun terakhir pun bisa. Bayangkan betapa kuatnya peran partisipasi masyarakat dalam memenuhi kedaulatan rakyat untuk menyukseskan pemilu dan menyeleksi pemimpin yang berintegritas.

Andrian Habibi

Penulis adalah Peniliti KIPP Indonesia

Komentar Pembaca
Profil Lisda Hendrajoni.

Profil Lisda Hendrajoni.

SELASA, 29 MEI 2018

Sekilas Tentang Weno Aulia Durin.

Sekilas Tentang Weno Aulia Durin.

SELASA, 24 APRIL 2018

Peran Pemuda Dalam Membangun Budaya Politik Cerdas
Sumbar Expo 2017

Sumbar Expo 2017

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017

Alek Nagari

Alek Nagari

RABU, 08 NOVEMBER 2017

Islam Dan Kebangsaan Tuan Guru

Islam Dan Kebangsaan Tuan Guru

JUM'AT, 03 NOVEMBER 2017

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00