Badko HMI Sumbar Desak Tiga Lembaga Pemerintah Segera Tanggapi Laporan PBHI Sumbar

Nusantara  KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 23:16:00 WIB

Badko HMI Sumbar Desak Tiga Lembaga Pemerintah Segera Tanggapi Laporan PBHI Sumbar

Wendi Juli Putra/Net

RMOL. Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Barat (Sumbar) Wendi Juli Putra meminta tiga Lembaga Pemerintah Pusat untuk segera menangapi laporan pelanggaran yang dilayangkan oleh Perimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar, No: 265/PBHI-SB/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, No: 266/PBHI-SB/IX/2018, No: 267/PBHI-SB/IX/2018 masing-masing tertanggal 02 September 2018.

"Ketiga lembaga tersebut adalah OMBUDSMAN Republik Indonesia (RI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI" kata Wendi melalui pesan whatsapp nya kepada RMOLSumbar, Kamis (6/9).

Wendi mengatakan, laporan yang disampaikan oleh PBHI tersebut adalah bahwasannya Bupati Pasaman dan Gubernur Sumbar diduga telah melakukan pelanggaran administrasi.Pertama, prosedur penerbitan izin lingkungan dan prosedur perbitan izin usaha dan/atau kegitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 UU No: 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dua, pengabaian atau kelalaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penangungjawaban usaha atau kegiatan terhadap persyaratan izin linkungan sebaimana dimaksud pasal 72 ayat 2. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan yang dirubah menjadi PP RI No: 105 Tahun 2015 khususnya pasal 6 ayat 1.

Keempat, Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.18/Menhut-11/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pasal 7 ayat 1, sebagaimana telah dirubah Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.38/Menhut-11/2012. Kelima, Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.16/Menhut-11/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pasal 9 ayat 1.

Keenam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pasal 5 ayat 1. Ketujuh, Pasal 6 peraturan menteri pekerjaan umum dan pemingkiman rakyat No: 28 tahun 2015 yang mengatur sempadan sungai haruslah berjarak 100 meter dari kiri kanan sungai dan PP RI No: 38 tahun 2011 tentang sungai.

Dengan begitu banyaknya pelanggaran admistrasi yang dilakukan oleh Bupati Pasaman dan Gubernur Sumbar dalam penerbitan izin lingkungan dan IUP operasi produksi atas nama PT. Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman.

"Maka, kami meminta tiga Lembaga Pemerintah tersebut untuk segera dan tegas menangapi laporan pelanggaran yang di sampaikan oleh PBHI Sumbar tersebut dan juga segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan," pungkasnya. [***]


Komentar Pembaca
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00