Bawang Merah, Antara Komitmen Kementan dan Fungsi Legislator Daerah

Tokoh  SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 15:20:00 WIB

Bawang Merah, Antara Komitmen Kementan dan Fungsi Legislator Daerah

Hafni Hafiz/Net

BULAN-bulan belakangan hingga hari ini, petani bawang cenderung menjadi bulan-bulanan karena persoalan harga yang selalu  tidak balance antara pendapatan dengan biaya budidaya. Kondisi suram harga bawang menyeret lesu   perekonomi masyarakat.

Selalu, harga jual yang rendah tidak sebanding dengan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan. Padahal, umumnya  mata pencaharian masyarakat,  khusus di Lembah Gumanti, sekitar  90 persen  lebih ber mata pencaharian sebagai petani, PNS  bertani, pedagang bertani. Maknanya, usaha tani sudah menjadi urat nadi bagi perekonomian setempat.

Tidak mencari tentang apa yang salah dalam tataniaga bawang merah, sebagai bagian dari masyarakat Lembah Gumanti, kecil dan dibesarkan dari lingkungan masyarakat tani, saya mencoba memahami kondisi ini. Sekaligus terus berjuang bersama petani untuk bangkit dengan menggunakan pemahaman bahwa penyebab harga yang cenderung anjlok, bukanlah takdir.

Dalam analisa seorang petani, pemicu terjadinya penurunan harga bawang setidaknya karena adanya panen raya secara bersamaan di beberapa daerah penghasil  bawang seperti Brebes dan Nganjuk. Kondisi ini kemudian diperburuk oleh aktivitas pelabuhan-pelabuhan "tikus" di Indonesi yang ditengarai menjadi lokasi yang seksi untuk masuknya  bawang import ilegal, disamping adanya praktik permainan pasar oleh para pedagang, bisa jadi.

Ditengah suasana galau pikiran petani  merindukan perubahan harga, suatu ketika, rasa sensitifitas anggota DPD-RI Nofi Candra, seperti merasa terusik. Karena menyadari posisinya sebagai wakil daerah yang memiliki korelasi kerja dengan Kementrian Pertanian, senator RI asal Dapil Sumbar, tanpa diminta justru hadir dan maju  dibarisan petani Bawang Merah Lembah Gumanti.

Dengan memakai kapasitasnya pula, anggota Komite II membidangi masalah pertanian, tokoh peduli petani itu kemudian memiliki inisiatif untuk mengajak menemui Menteri Pertanian, Institusi yang merupakan mitra kerja komite II DPD RI.

Kemudahan dan fasilitas yang disediakan bagi kami petani, tentu saja menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Tetapi kepedulian anggota DPD RI itu merupakan solusi untuk bagaimana petani bisa mendobrak dinding birokrasi pada Kementrian Pertanian RI.

Bersama rekan petani bawang di Alahan Panjang, Edwar Jamil, saya kemudian ke Jakarta  mewakili  petani dari kabupaten Solok untuk bertemu dengan Menteri Pertanian untuk menyampaikan sejumlah  tuntutan yang jelas dan tegas.

Kami petani, ketika itu dengan sangat berani  meminta Mentri Pertanian agar merealisasikan janjinya pada saat melakukan kunjungan ke Lembah Gumanti pada Oktober 2016. Kala itu, dihadapan petani,  Mentan menjanjikan harga bawang minimal Rp 15.000/kg. Kami juga mendesak Menteri Pertanian  untuk berkoordinasi dengan Kapolri dan stakeholder terkait untuk menghentikan bawang impor ilegal yang muncul pada pelabuhan-pelabuhan tikus yang rentan terhadap penyelundupan bawang

Masih di Kementrian Pertanian, selesai mengajukan tuntutan, kami melakukan konfrensi pers dengan media nasional. Menjelaskan situasi ekonomi petani di kab. Solok, khususnya petani bawang merah.

Belum puas disitu, untuk lebih kongkrit,  selesai melaksanakan konfrensi pers,  kami mendatang Bulog dan sekaligus mencoba mendiskusikan soal keterlibatan Bulog dalam pembelian bawang merah.

Kelaluannya,  Bulog bersedia membeli bawang petani minimal dengan harga Rp. 14.000-15.000/kg dengan serangkaian syarat,  diantaranya, Pemerintah daerah diminta untuk menyediakan cold storage  atau gudang pendingin, dengan kapasitas minimal 100 ton. Begitu butir percakapan hari itu.

Dengan gudang pendingin itu, maka ketika Bawang dalam keadaan murah, Bulog bisa menyimpan bawang dalam gudang penyimpan yang bisa tahan 4- sampai 6 bulan. Dengan sistim demikian,  disaat bawang merah dalam kondisi sedikit di pasaran, maka bulog bisa menjual dengan harga Rp 14.000 - Rp 15.000/kg. Dalam konsep ini berlaku sistem simbiosis mutualisme. Petani bawang merah di untungkan, bulog pun tidak dirugikan.

Hasil pembicaraan dengan Bulog ini, kemudian dengan kapasitas sebagai wakil daerah, anggota DPD Nofi Candra gigih memfollow-up ke Pemda kab. Solok. Bahkan sebagai bentuk tindak lanjut, Pemkab Solok kemudian mengadakan rapat teknis untuk selanjutnya membentuk Tim Stabilitas Harga Bawang Merah  Kabupaten Solok.

Gembira betul kita waktu itu. Ada respon dari pemerintah. Saya bahkan dipercaya pula dalam struktur organisasi sebagai salah satu wakil ketua. Tetapi kegirangan hati kita sejenak pula. Karena sampai hari ini SK tentang tim Stabilitas Harga  itu tidak pernah saya terima. Bahkan utusan Bulog Pusat sudah beberapa kali pula  ke Kabupaten Solok untuk meninjau cool storage yang sampai sekarang tidak juga ada bentuknya.

Salah Sasaran

Ironisnya,  dipuncak semangat memperjuangkan nasib petani bawang merah ini, dikala impian mendapatkan jawaban dari pemerintah belum tercapai, saya tiba-tiba seperti terhenyak. Kaget bercampur malu mengacaukan suasana bathin ketika yang disalahkan dalam problema harga bawang ini  salah seorang anggota DPD RI. Tanpa sungkan pihak yang tidak mengerti  menuding anggota DPD RI melakukan PHP kepada petani. Aneh!

Apa yang salah? Pemahamankah? Kenapa malah peran anggota DPD yang di sodok? Padahal disiini, semestinya yang harus dipertanyakan adalah keseriusan pemda kab. Solok dalam memperjuangkan nasib petani bawang merah, bukan malah menuduh pihak lain yang jelas-jelas memiliki perhatian tinggi kepada petani.

Meski tidak secara gamblang menyebutkan jatidiri anggota DPD RI dimaksud, namun dari berita yang dikembangkan,  tendensinya sangat jelas menohok peran senator asal Sumatera Barat yang peduli kaum petani. Meski cerita dibentang akhirnya seperti menepuk air didulang. Malu kita jadinya.

Saya tidak sedang berusaha membela tokoh muda dimaksud. Tidak pula karena sebuah kepentingan,  kecuali karena malu hati sehingga merasa perlu meluruskan persepsi  dengan menguraikan kronologis tentang bagaimana peran dan jasa anggota DPD yang di sangkakan melakukan PHP kepada petani.

Seyogyanya, yang seharusnya dilakukan hari ini adalah bagaimana kita menuntut keseriusan Pemda untuk merencanakan pengadaan gudang penyimpan Bawang  dan kemudian mengalokasikan pembangunannya dalam APBD Kab. Solok 2019.

Bagi legislator daerah yang hari ini bertugas sebagai anggota DPRD kab. Solok, khusus dari dapil 4, mestinya ikut menyuarakan jeritan petani ke pemda, tidak malah berada dalam posisi sebagai petani. Bukan kemudian melempar tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain.

Anggota dewan di daerah ini wajib melontarkan gagasan, atau  membentuk Pansus harga bawang merah. Sungguh tidak logis dan tidak relevan kalau kemudian anggota DPRD Kab. Solok pula yang ikut-ikitan mengeluh soal bawang murah,  karena hari ini kekuasaan dan kewenangan ada pada beliau-beliau itu. ***

Hafni Hafiz
"Penulis Adalah Petani Muda Lembah Gumanti dan Caleg DPRD Kabupaten Solok Dapil IV"


Komentar Pembaca
Partisipasi Masyarakat Lebih Tepat Menyelesaikan Masalah Caleg Koruptor
Profil Lisda Hendrajoni.

Profil Lisda Hendrajoni.

SELASA, 29 MEI 2018

Sekilas Tentang Weno Aulia Durin.

Sekilas Tentang Weno Aulia Durin.

SELASA, 24 APRIL 2018

Peran Pemuda Dalam Membangun Budaya Politik Cerdas
Sumbar Expo 2017

Sumbar Expo 2017

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017

Alek Nagari

Alek Nagari

RABU, 08 NOVEMBER 2017

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 19:00:00

Ma

Ma"ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Terduga Pembantai Keluarga Nainggolan Ditangkap

Terduga Pembantai Keluarga Nainggolan Ditangkap

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

PDIP Turun Tangan Bantu Ahok

RABU, 10 MEI 2017 , 19:03:00

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

Catatan Harian Gubernur Sumatera Barat

JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017 , 13:30:00

Peluang Investasi Sumatera Barat

Peluang Investasi Sumatera Barat

SABTU, 26 AGUSTUS 2017 , 16:03:00